DHEAN.NEWS SURABAYA - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI)/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengingatkan pentingnya semua warga negara Indonesia ikut dalam bela negara. Bahkan, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bela negara tidak hanya menjadi hak warga negara. Tetapi, juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.
Bamsoet juga menyampaikan pesan Ketua Umum Keluarga Besar FKPPI Pontjo Sutowo agar seluruh komponen Keluarga Besar Putra/putri TNI/Polri melakukan konsolidasi organisasi jelang tahun politik 2024 guna menyatukan 'anak kolong' di berbagai wilayah Indonesia untuk ikut menjaga dan setia pada Sapta Marga sebagai doktrin prajurit TNI. Lalu Tribrata dan Catur Prasetya sebagai doktrin anggota Polri. Upaya tersebut, kata Bamsoet, untuk mencegah ancaman militer dan non militer yang tidak lagi kasat mata dan dapat memecah-belah bangsa.
"Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 Ayat (3), bahwa 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara'. Amanat ini dipertegas lagi pada Pasal 30 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara," ujar Bamsoet saat bertemu dengan Pengurus Daerah (PD) XIII FKPPI Jawa Timur di Surabaya, Senin (7/3/22).
Sebelum bertemu kader-kader anak kolong, Bamsoet disambut Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto dan Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan di Markas Besar KodamV/Brawijaya, Surabaya Jawa Timur.
Hadir pengurus PD XIII FKPPI Jawa Timur antara lain Dewan Penasehat Teguh Soedarto, Zainal Abidin, Boedi Harjanto dan Heroe Soekotjo, Plt Ketua Tjahjo Widodo, Wakil Ketua Sahat Simanjuntak dan Sekretaris Tony Hartono. Turut hadir Dewan Pertimbangan Pengurus Pusat Keluarga Besar FKPPI Haribowo Soekotjo.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini mengingatkan, seiring laju perkembangan zaman, upaya bela negara semakin dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, canggih dan rumit.
Upaya bela negara tidak lagi hanya terfokus pada kekuatan fisik militer. Karena ancaman terhadap kedaulatan negara hadir dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, politik ideologi, dan berbagai ancaman lainnya yang bersifat soft power.
"Sebagai bangsa yang besar kita harus menjaga nilai-nilai kebangsaan dan mempertebal kecintaan kepada bangsa Indonesia. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa agar Indonesia tetap bersatu dan tidak terpecah-pecah," tegas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini menambahkan, spektrum konsepsi bela negara juga harus dimaknai dari sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif. Menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa agar tidak diklaim oleh negara lain, misalnya, merupakan tindakan yang termasuk dalam kategori bela negara.
"Menjaga kedaulatan pangan nasional adalah bela negara. Mengkampanyekan gerakan cinta produk dalam negeri adalah bela negara. Menggalang aksi sosial kemanusiaan di masa pandemi Covid-19, juga termasuk bela negara," ujar Bamsoet.
Bamsoet juga menyampaikan untuk menguatkan semangat kader FKPPI dalam Bela Negara, maka FKPPI akan kembali menggelar Apel Kebangsaan Bela Negara pada Oktober 2023 di lapangan Monas Jakarta. Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh 10.000 kader yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan lainnya.
Apel Siaga atau Apel Kebangsaan FKPPI kali ini sengaja diselenggarakan menjelang Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dilakukan agar pesta demokrasi tidak dinodai oleh politik identitas dan memecah belah bangsa. (*)
Komentar