DHEAN.NEWS TAKALAR - Bupati Takalar memberikan jawaban terhadap pandangan umum 7 fraksi DPRD terkait dengan Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019, dalam rapat Paripurna DPRD Takalar, Kamis (9/7/2020) siang.
Paripurna yang dihadiri 25 dari 30 anggota DPRD tersebut secara garis besar mempertanyakan sejumlah hal sekaitan ranperda dengan pertanggung jawaban diantaranya perolehan predikat WDP dari BPK terkait pengelolaan keuangan Pemkab Takalar tahun 2019.
Kemudian, terkait pelaksanaan Pilkades serentak yang tertunda selama tiga tahun berturut-turut, Penanganan Covid-19 di kabupaten Takalar, program pemkab Takalar yang tercantum dalam P22 khususnya pembagian satu sapi satu KK, pengerjaan jalan beton yang tidak sesuai bestek, serta pembangunan RS Internasional.
Dari sekian tanggapan tersebut, salah satu yang dijawab oleh Bupati Takalar yakni Pilkades serentak yang tertunda disebabkan karena beberapa faktor.
"Dilihat secara history Pilkades serentak gagal dilaksanakan karena pasa 2018 bertepatan pada pemilu, kemudian pada 2019 kami mengajukan ranperda pemilihan kepala desa, namun karena pemilu legislatif jadi tertunda hingga pileg selesai. Dan jika dilanjutkan maka akan menyebrang tiga bulan dan akan susah mempertanggung jawabkan jika terpotong.
Untuk tahun 2020 pada prinsipnya kita sudah siap untuk melaksanakan Pilkades serentak tapi karena wabah Covid-19 anggaran kita ditarik maka anggaran kita menipis sehigga kita bisa melanjutkan sesuai dengan rencana san anggaran yang tersedia, namun tidak bisa dituntaskan," papar Bupati Takalar H. Syamsari, S.Pt, MM.
Kemudian terkait dengan peningkatan PAD untuk kedepannya, Bupati Takalar mengajak semua pihak untuk bersama-sama berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan belajar pada daerah lain yang lebih dahulu sukses meningkatkan pendapatan.
Sidang paripurna yang digelar untuk kali ketiga terkait ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019 tersebut berakhir dan diterima oleh seluruh anggota DPRD Takalar yang hadir.
Komentar