DHEAN.NEWS JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (DPP IAEI) periode 2019-2023 di Aula CBB Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Dalam sambutannya, Wapres yang juga Ketua Dewan Penasehat IAEI menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus DPP IAEI yang dilantik untuk periode 2019-2023, dan berpesan agar secara nyata mendukung perkembangan ekonomi nasional.
“Agar saudara dapat memegang amanah dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik secara nyata dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional dan lebih khusus untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Wapres.
Lebih lanjut terkait dalam hal perkembangan keuangan syariah, Wapres menyampaikan bahwa berdasarkan data Islamic Finance Development Indicator (IFDI), Indonesia mengalami kenaikan peringkat, dari peringkat ke-10 tahun 2018 menjadi peringkat ke-4 dari 131 negara pada tahun 2019.
Bahkan Islamic Finance Country Index (IFCI) merilis peringkat Indonesia pada tahun 2019 naik menjadi peringkat ke-1 yang semula di tahun 2018 yang lalu berada pada posisi ke-6.
“Namun demikian, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini masih jauh dibandingkan dengan potensinya. Market share keuangan syariah di Indonesia, termasuk perbankan dan asuransi hingga Januari 2019 baru mencapai 8,6% dan khusus untuk perbankan syariah baru mencapai 5,6%,” ujarnya.
Di pasar halal dunia, Wapres menambahkan, kontribusi Indonesia ini juga masih sangat kecil. Ekspor produk halal baru berkisar 3,8% dari total pasar halal dunia yang mencapai USD 2,1 Triliun pada tahun 2017. Menurut Global Islamic Economic Report 2019, Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan Brazil yang merupakan eksportir produk halal nomor 1 dunia dengan nilai USD 5,5 Milyar, yang disusul oleh Australia dengan nilai USD 2,4 Milyar.
Di sisi lain, Wapres menjelaskan bahwa pada tahun 2018 Indonesia telah membelanjakan USD 214 Milyar untuk produk halal, atau mencapai 10% dari pangsa pasar produk halal dunia.
“Dengan angka tersebut, Indonesia menjadi negara yang paling besar dalam hal belanja produk-produk halal tersebut dibanding dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya,” jelasnya.
Wapres menyayangkan Indonesia saat ini hanya menjadi konsumen dan tukang stempel untuk produk halal yang diimpor. Padahal, lanjutnya, jika dilihat dari negara yang berpenduduk muslim terbesar dunia, seharusnya dapat menjadi produsen produk halal untuk kebutuhan pasar domestik, bahkan dapat menjadi eksportir produk-produk halal untuk pasar halal dunia.
“Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh, termasuk dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam, agar perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ini dapat semakin cepat dalam mendukung perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Wapres mengingatkan agar upaya untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ini dilakukan dengan cara yang tidak membenturkan antara kemajuan ekonomi dan keuangan konvensional.
“Kita hidup dalam negara yang menganut dual economy system , sehingga perkembangan ekonomi Syariah dan konvensional harus saling bersinergi”, ujarnya.
Wapres mengingatkan kembali bahwa visi pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah ini harus diletakkan sebagai sebuah pilihan aktivitas ekonomi yang rasional bagi masyarakat, sehingga ekonomi dan keuangan Syariah bukanlah hal yang eksklusif, tetapi menjadikannya bersifat universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil’alamiin .
Melalui wadah IAEI, Wapres mengajak seluruh pengurus IAEI dan jajarannya untuk bersama merancang, melaksanakan, dan mengawal program-program ekonomi dan keuangan Syariah yang konkret, serta dapat berkontribusi langsung dalam perekonomian dan pembangunan nasional.
Sebelumnya, Ketua Umum IAEI yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa kepengurusan IAEI periode 2019-2024 ini terdiri 59 orang Dewan Penasehat, 62 orang Badan Pengurus Harian, dan 6 orang Koordinator Wilayah.
Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) merupakan organisasi dari para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisasi Ekonomi Islam. Sebagai organisasi para akademisi dan praktisi, IAEI bertujuan untuk membangun jaringan dan kerja sama dalam mengembangkan ekonomi Islam, baik nasional maupun Internasional.
Sri Mulyani menyampaikan harapannya agar IAEI kedepan dapat memberikan sumbangsih yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan keumatan dan kebangsaan.
“Tantangan-tantangan pembangunan ekonomi Islam pada prinsipnya identik dengan tantangan pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut karena tujuan membangun ekonomi nasional juga identik dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu membangun prinsip keadilan melalui tata kelola yang baik-termasuk kejujuran, integritas, dan kompetensi/ profesionalisme disertai dengan keberpihakan kepada kelompok yang lemah,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu dikembangkan secara komprehensif dan terintegrasi, sehingga program yang dibangun harus bersifat harmonis dengan program-program yang telah disusun oleh otoritas dan kementerian terkait.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa untuk mendapatkan kepercayaan publik yang kuat, ekonomi dan keuangan Syariah harus dibangun dengan mengedepankan unsur tata kelola yang baik, profesionalisme, dan transparansi. Oleh karenanya, keterlibatan IAEI dalam berbagai program pengembangan dilakukan berdasarkan kompetensi yang dibangun dan relevan terhadap tantangan yang dihadapi.
“keberadaan IAEI yang bekerja sama secara terstruktur dengan kementerian dan otoritas terkait akan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan keilmuan dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi ekonomi keuangan Islam,” terangnya.
Kepada kepengurusan IAEI 2019-2023, Ia berharap terbangunnya engagement , keterlibatan, inovasi, inklusivitas, dan networking , baik domestik maupun global dalam melaksanakan seluruh program kerja IAEI dalam empat tahun ke depan.
Hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri BUMN, Erick Tohir yang juga dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Digital dan Keuangan Syariah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Sementara Wapres hadir didampingi oleh Kepala Sekretriat Wapres Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Infrastruktur dan Investasi Sukriansyah, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, serta Tim Ahli Wapres terdiri dari Bambang Widianto, M. Fadil Hasan, Herman Widjojo, Inggi Haruman Achsien, dan Berlin Manurung.
Komentar