DHEAN.NEWS JAYAPURA - Legislator Papua, Boy Markus Dawir meminta Gubernur Papua untuk menata ulang pemimpin maupun pejabat organisasi atau lembaga yang mendapat suntikan dana hibah dari Provinsi Papua, lantaran dinilai hanya menginginkan uang negara namun tidak menghargai kedaulatan negara saat ini.
Kaitan dalam permintaannya itu, kata Boy Dawir terkait komentar dari ketua KNPI pada salah satu media yang menilai isu reverendum akan muncul dan bakal menjadi thema besar setelah Otsus berakhir dan Otsus tidak ada manfaatnya.
“ Ada pernyataan ketua KNPI, nah kan kita lihat latar belakang mereka ini juga, mereka ini siapa? saya pikir kalau seorang ketua KNPI sudah gunakan bahasa seperti itu, berarti sudah punya niat setelah otsus berakhir akan terlibat sebagai kelompok yang merongrong negara,” kata Boy kepada Kawat Timur, Jumat (12/7/2019).
Politisi Demokrat ini sangat menyayangkan pernyataan tersebut,apalagi yang menyampaikan adalah seorang Ketua KNPI yang merupakan pengurus Pemuda Indonesia, Pemuda NKRI.
“ya kecuali anda itu memang aktifis yang selalu kontra dengan pemerintah kan bagus, tapi kan jabatan ketua KNPI , pengurus Pemuda Indonesia, Pemuda NKRI, bikin begini kan sama dengan saudara telah menanamkan satu benih yang nanti setelah Otsus berakhir semua sudah punya satu pemahaman untuk tolak agar tidak ada Otsus lagi dan minta reverendum, dan itu yang sangat kita sesali,” katanya.
Secara tegas Boy Dawir mengatakan, sebagai seorang pemimpin atau bisa dikatakan pejabat, jangan hanya mau menggunakan dana Otsus atau uang negara, namun disisi lain membuat pemberitaan Papua Merdeka dan segala macam.
“Saya pikir oknum-oknum ini harus mendapat perhatian khusus badan Intelegen Negara untuk semua, agar bersih diri dari semua pejabat maupun semua unit yang gunakan uang negara, jangan cuma uangnya yang kalian mau sementara negaranya kamu maki-maki, fitnah, tapi uangnya mau di pake,” tegasnya
Selain KNPI, Boy Dawir juga mengkiritisi sejumlah unit-unit yang menurut penilaiannya belum memberikan hasil kerja yang baik.
Kata Boy, organisasi yang mendapat hibah dari pemerintah, tolong tunjukkan kinerja dan hasilmu.
“Apa yang kalian kerjakan yang berpihak kepada orang Papua, contoh KPA, merekrut banyak relawan tapi belum tahu hasilnya seperti apa, apakah mau selamatkan yang hilang, selamatkan yang sisa atau mau selamatkan uang sisa? kalau cuma mau uang saja, lebih baik pengurusnya di bubarkan gubernur, dan bentuk yang baru, dengan personil yang betul-betul menangani persoalan HIV/AIDS di Papua ini,” katanya
Ia berharap, Gubernur Papua agar dapat kembali menata staf dan lembaga-lembaganya, agar jangan sampai rakyat teriak terus, sebab di era sekarang ini masyarakat bisa membuat surat terbuka di media sosial atau mengirim surat elektrik langsung kepada pemerintah pusat bahkan presiden, apalagi kita di Papua ini sudah mendapat catatan banyak dari pemerintah pusat.
“Anggaran yang besar dengan kebijakan yang diberikan negara sudah cukup, hanya kita di Papua sendiri yang pengelolaannya kurang maksimal untuk mengatur pembangunan kepada rakyat yang ada di Papua ini,” jelasnya.
Komentar