DHEAN.NEWS NTT - Presiden Jokowi didampingi pejabat terkait mendiskusikan penataan Labuan Bajo, NTT, saat mengunjungi kawasan tersebut, Rabu (10/7/2019) siang.
Sesuai rencana untuk menjadi bagian dari 10 Bali baru, pemerintah telah melakukan penataan Kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan mempercepat pembangunan bandara di Labuan Bajo.
“Terminal akan kita besarkan, runway akan kita perpanjang, maksimal tahun depan sudah rampung semuanya,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan saat bersama Ibu Negara Iriana mengunjungi Proyek Penataan Kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo, Rabu (10/7/2019) siang.
Selanjutnya, menurut Presiden, nantinya pengelolalaan kawasan tersebut, terutama yang mengelola bandara akan dilelangkan.
Pemerintah ingin yang mengelola bandara ini memiliki jaringan pariwisata internasional, sehingga yang datang ke memang turis-turis yang diharapkan akan meningkatkan devisa.
“Segmentasi yang mau kita ambil di sini berbeda, dengan Manado beda, segmentasi di sini adalah segmentasi yang premium,” jelas Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menilai, penataan kawasan di Labuan Bajo ini penting sekali.
“Akan kita buat trotoar di sini (kawasan Puncak Waringin) tahun ini mulai nanti sampai ke ujung sana, sehingga turis dapat berjalan ke sini sambil menikmati pemandangan yang ada di depan sana,” ujarnya.
Selain itu, yang berkaitan dengan kekurangan suplai air juga akan dikerjakan pemerintah.
Bahkan kawasan yang milik Pemda juga akan dirapikan sebagai pusat handicraft di Labuan Bajo.
“Ini total memang penataannya,” kata Presiden.
Sementara pelabuhan untuk kontainer, menurut Preside, akan dipindahkan ke tempat lain, sehingga Pelabuhan Labuan Bajo bisa fokus hanya untuk penumpang, phinisi, yacht, dan cruise.
Mengenai fasilitas jalan, menurut Presiden, juga akan diperlebar. Ia menjelaskan, Menteri PUPR sudah dilihat di mana yang bisa dilebarkan, sudah semuanya.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu antara lain lain Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
Komentar