DHEAN.NEWS JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersinergi dengan Pentahelix (yang terdiri dari akademisi, bisnis/industri, masyarakat, media, dan pemerintah) khususnya media menggelar Forum Group Discussion (FGD) Pencanangan Gerakan Jurnalisme Ramah Pariwisata yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (24/10).
Menteri Pariwasata (Menpar) Arief Yahya menjelaskan, industri pariwisata sangat rentan terhadap bencana. Apabila tidak dikelola dengan baik dampaknya akan mempengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja pariwisata. Negara yang dapat dijadikan benchmark adalah Thailand dan Jepang. Pers Thailand kini menyadari pentingnya membatasi dramatisasi dan amplifikasi keadaan-keadaan bencana atau kerusuhan.
“Thai Journalist Association mengambil inisiatif untuk membangun kesadaran bersama tentang “jurnalisme yang ramah pariwisata” atau jurnalisme yang berperspektif pariwisata tanpa meninggalkan idealism pers dalam menjalankan fungsi kontrol,” ujar Menteri Pariwisata di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (24/10).
Menpar Arief Yahya mengatakan saat Jepang gempa bumi dan tsunami, media di Jepang dengan kesadaran sendiri mengurangi pemberitaan yang berorientasi pada dramatisasi korban dan eksposure kerusakan pasca bencana.
“Pemberitaan tentang korban dan kerusakan pasca bencana tetap ada. Namun, dalam waktu cepat, pers Jepang beralih ke isu-isu lain seperti recovery pasca bencana, mitigasi bencana, dan seterusnya,” kata Menpar Arief Yahya.
Media Jepang mengekspos bagaimana masyarakat Jepang bahu-membahu mengatasi masalahnya sendiri. Gambar-gambar tentang doa bersama, gotong-royong dalam menangani keadaan pasca bencana lebih menonjol.
“Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, rakyat Jepang berusaha menangani masalahnya sendiri, meskipun tidak menutup diri dari bantuan Asing,” ujar Menpar Arief Yahya.
Terkait rencana mitigasi bencana, Menpar Arief Yahya mengaku telah menganggarkan dana khusus untuk kebencanaan. Dana yang dialokasikan ini disebut memiliki besaran Rp 100 miliar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018 dan telah dianggarkan kembali dalam RAPBN 2019.
Dana mitigasi bencana akan dialokasikan untuk penanganan saat bencana dan pasca-bencana. "Misalnya menjamin wisatawan mendapatkan transportasi ke terminal terdekat dan memperoleh hotel gratis pada hari H bencana di lokasi bencana," kata Menpar Arief Yahya.
Kemenpar sendiri sudah mempunyai Tim Crisis Center (TCC) yang bertugas untuk melakukan manajemen krisis kepariwisataan. TCC sendiri dikomandoi Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti. Cara kerja TCC dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pertama tahap tanggap darurat, kedua tahap rehabilitasi, dan ketiga tahap normalisasi.
“FGD ini bakal digelar di empat tempat. Diharapkan dengan hadirnya ahli-ahli ini bisa merumuskan suatu pedoman pemberitaan terhadap bencana. Kalau terjadi bencana dan media tidak ter-manage dengan baik, impactnya sangat buruk,” kata Guntur Sakti.
Dalam FGD Pencanangan Gerakan Jurnalisme Ramah Pariwisata hadir pula Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho. Tampil sebagai salah satu pembicara, Sutopo mengatakan sudah hafal dengan serangan berita bohong atau hoax yang biasanya muncul pasca terjadinya bencana.
"Kami sudah hafal betul itu. Saat terjadi bencana seperti gempa, gunung meletus atau tsunami berita bohong atau hoax muncul. Dan ini jelas merugikan pariwisata Indonesia," kata Sutopo.
Sutopo mengakui, selama ini Kementerian Pariwisata belum berkoordinasi dengan BNPB terkait dengan rencana mitigasi di destinasi-destinasi prioritas. "Kami juga baru tahu kalau ada 10 Bali Baru," ujar Sutopo seraya mengatakan pihaknya sudah mensosialisasikan langkah-langkah prabencana di daerah yang dimaksud.
Menurut Sutopo, perancangan mitigasi di daerah wisata prioritas ini harus menjadi perhatian serius. Sebab, bukan hanya menyangkut hajat hidup masyarakat lokal, tapi juga wisatawan domestik dan asing.
Sutopo pun meminta perencanaan mitigasi bencana di daerah terkait disusun di level pusat. "Selama ini hanya disusun di BPBD, mungkin bisa ditarik langsung ke atas," ujarnya. Sutopo berharap kajian untuk 10 daerah wisata itu lebih serius setelah terjadi komunikasi antara Kementerian Pariwisata dan BNPB.
Komentar