DHEAN.NEWS TELUK WONDAMA – Guru PAUD/TK di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat terutama yang bertugas di daerah pedalaman dan terpencil memohon agar Pemkab memberi perhatian khusus terhadap kesejahteran mereka.
Sebagai tenaga honorer mereka hanya mengandalkan upah atau gaji mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun selama ini pembayaran gaji mereka selalu terlambat.
Bukan setiap bulan atau pertiga bulan, mereka lebih sering menerima gaji pada bulan keempat. Bahkan tidak jarang gaji mereka baru bisa dirasakan setiap 6 bulan sekali. Ironisnya lagi, upah yang mereka terimapun tidak utuh. Sebagian diantaranya disunat untuk berbagai alasan yang tidak mereka mengerti.
“Tolong kalau bisa gaji dibayarkan sesuai peraturan yaitu 3 bulan sekali. Jangan terlambat lagi kami mendapatkan gaji 4 sampai 6 bulan sekali. Itupun tidak dapat full hanya sebagian, “ ungkap Sofia Fifi Hommy, guru TK/PAUD yang bertugas di Distrik Soug Wepu.
Keluhan itu disampaikan Sofia dalam pertemuan Majelis Rakyat Papua Provonsi Papua Barat (MRP-PB) dengan Pemkab Teluk Wondama terkait persoalan honorer K-2 (kategori dua) tambahan di aula Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) di Iriati, Wasior, baru-baru ini.
Hadir dalam pertemuan itu Bupati Bernadus Imburi bersama Kepala BKD Ujang Waprak. Dari MRP-PB, ada Maxi Ahoren selaku ketua lembaga kultural orang Papua itu bersama dua anggota yang merupakan perwakilan Teluk Wondama yakni Flora Rumbekwan dan Yopi Suabey.
Sofia yang sudah 2 tahun bertugas di kampung Reyob, Distrik Soug Wepu mengungkapkan, gara-gara pembayaran gaji yang sering telat, dia bersama rekan-rekannya yang bertugas di daerah terpencil terpaksa berhutang ke kios-kios untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Dan saat gaji kami dapat hutangpun tidak cukup untuk kami bayar. Kami harus membagi dengan kebutuhan lain dan hutangpun masih ada di kios-kios. Untuk itu dengan segenap hati kami mohon kalau bisa dibedakan gaji honorer yang berada di kota dengan yang ada di pulau-pulau, “ ucap Sofia.
Dalam aspirasi guru honorer PAUD/TK yang dia bacakan, pihaknya juga meminta agar ada tambahan kuota dalam penerimaan CPNS 2018 khusus untuk formasi guru PAUD/TK. Alasannya, jumlah guru honorer PAUD/TK jauh lebih banyak dari guru honorer lain yang bertugas di jenjang SD, SMP maupun SMA/sederajat.
Termasuk memohon agar ada SK Bupati untuk memastikan status kepegawaian mereka juga untuk pembuatan NUPTK.
“Banyak lembaga PAUD/TK yang berstatus yayasan khususnya di pulau-pulau dan pedalaman negeri ini yang bersedia mengorbankan keluarga bahkan mengambil risiko yang sangat besar untuk membangun dan membentuk karakteristik generasi penerus bangsa dan sampai sekarang masih berstatus honorer dari Pemda, “ tambah Sofia. (Nday)
Komentar