DHEAN.NEWS LOMBOK - Genap empat tahun Kemenko Bidang Kemaritiman dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2015.
Sesuai mandat itu, Kemenko Bidang Kemaritiman melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur melaksanakan Rakor Infrastruktur Kemaritiman bertema ” Infrastruktur untuk Pembangunan Nasional “di Lombok, NTB, Rabu (19-8-2018).
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin yang membuka rakor tersebut menjelaskan pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah maupun swasta untuk menyelesaikan beragam permasalahan terkait infrastruktur kemaritiman.
“Untuk mengurai berbagai permasalahan terutama infrastruktur kemaritiman, kami butuh masukan tidak hanya dari kementerian tapi kami juga butuh masukan dari pelaku di lapangan,” ujarnya kata Deputi Ridwan.
Sebelum membuka forum untuk hadirin, dari sisi pemerintah, Kemenko Bidang Kemaritiman menghadirkan tiga narasumber utama. Pertama, para peserta diberikan wawasan mengenai beragam permasalahan yang menghambat pengembangan sektor pariwisata oleh Penasehat Kehormatan Menpar Indroyono Soesilo. “Ada kebijakan terkait pariwisata yang sangat sektoral sehingga berpengaruh pada kelangsungan pariwisata,” ujarnya.
Diapun lantas mencontohkan adanya larangan kapal wisata ( cruise) melintas di tiga alur yang melalui Raja Ampat dari kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) di sebuah wilayah di Provinsi Papua pasca kandasnya kapal MV Caledonian Sky tahun 2017 silam. “Untuk menjadikan pariwisata sebagai pendulang devisa terbesar pertama setelah sawit, kita perlu sinkronisasikan kebijakan,” tegas mantan menko maritim itu.
Selain dari Kemenpar, narasumber yang dihadirkan dalam rakor tersebut berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit. Para narasumber tersebut berbicara mengenai percepatan pembangunan infrastruktur kemaritiman dan strategi mengurai masalah transportasi maritim di Indonesia.
Lebih jauh, untuk memperoleh masukan yang komprehensif, rakor itu dibagi menjadi empat sesi dengan pembahasan khusus mengenai infrastruktur penunjang pariwisata, pengelolaan gas di wilayah Indonesia Timur serta infrastruktur kemaritiman termasuk tol laut. Masing-masing sesi itu dimoderatori oleh Asisten Deputi Bidang Penunjang Infrastruktur Firdausi Manti, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Pertambangan dan Energi Yudi Prabangkara, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik Rusli Rahim, dan Asisten Deputi Bidang Infrastruktur, Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata Rahman Hidayat.
Hadir dalam rapat koordinasi itu para pemangku kepentingan dari Kementerian Kelautan, Kementerian Perhubungan, Pelindo II, Pelni, ASDP, PLN, serta pelaku usaha di bidang perhubungan laut.
Impor Suku Cadang Kapal dan Tumpang Tindih Kebijakan Masih Jadi Masalah
Terungkap dalam rakor itu, bahwa operator kapal masih kesulitan untuk mengurus perizinan kapal. Seperti yang dialami oleh Anita, seorang operator kapal, yang mengaku harus mendatangi beberapa pejabat kementerian agar izin kapalnya segera keluar.
Masalah lain yang muncul dalam rakor adalah masih sulitnya pemenuhan komponen kapal dari dalam negeri hingga sulitnya mencari teknisi di bidang perkapalan.
Kemudian, mengenai pengelolaan gas di wilayah Indonesia Timur, PLN memberikan masukan agar pemerintah bersiap untuk menambah cadangan gas yang diperkirakan akan habis pada tahun 2025. Padahal, saat ini, pemanfaatan gas untuk elektrifikasi dipandang masih inefisien. Pasalnya, fasilitas pembangkit listrik tenaga gas masih belum terintegrasi dengan baik dengan fasilitas penunjang lainnya.
Tak hanya itu, salah satu pengusaha perikanan juga mengeluhkan sulitnya pengelolaan ikan hasil tangkapan karena kurang memadainya cold storage.
Menutup rakor, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin mengatakan masukan-masukan tersebut akan terus dibicarakan secara teknis dengan kementerian/lembaga terkait. “Walaupun sulit, kami akan terus melakukan koordinasi dan menyusun peta jalan untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Satu kekuatan yang terpenting untuk mengatasi masalah adalah koordinasi dan kerja sama,” tutupnya. (**)
Komentar