Musrenbang Kabil: Warga Batam Desak Prioritas Infrastruktur dan Ekonomi, Sekda Firmansyah Tegaskan Kawal Aspirasi 2027

Mendagri Dorong Percepatan Transfer TKD ke Provinsi Terdampak Bencana

Pemerintah dan BI Sinkronisasi Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Rupiah

SPBE Jadi Fondasi Pemerintahan Digital Terintegrasi

Lindungi Guru dan Murid, Kemendikdasmen Perkuat Budaya Sekolah Aman

Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Aceh terus memacu langkah percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah terdampak. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir mengatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P). Meski sempat terkendala anggaran, Pemerintah Aceh telah mengoptimalkan pos anggaran kategori mendesak. Hal ini disampaikan M. Nasir dalam rapat koordinasi bersama bersama Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di ruang kerjanya, Rabu, (21/1/2026). “Target awal R3P selesai pada 20 Januari, namun kita sesuaikan kembali menjadi 30 Januari mendatang. Kami fokus pada aspek teknokratik agar pemulihan berjalan terukur,” ujarnya. Pemerintah Aceh telah memetakan kekuatan sosial dengan mengerahkan 150 Civil Society Organization (CSO) dan 96 sektor privat melalui program CSR untuk masuk ke berbagai klaster pemulihan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Sekda Aceh, M. Nasir berharap dukungan dan pembagian kewenangan pusat-daerah dalam perbaikan infrastruktur, seperti sungai dan jembatan, dapat lebih fleksibel mengingat keterbatasan ruang fiskal daerah. Sementara tim Leader SKALA, Petra Karetji, menjelaskan program SKALA didesain bukan untuk membuat aktivitas baru, melainkan mendukung penuh prioritas yang sudah ditetapkan Pemerintah Aceh. SKALA berkomitmen untuk mengintegrasikan bantuan internasional dengan prioritas daerah guna memastikan penanganan berjalan efektif. “SKALA siap bekerja di belakang layar untuk mendukung strategi Pemerintah Aceh. Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian Aceh dalam pengelolaan data, termasuk posisi Aceh yang kini menempati peringkat ke-8 nasional dalam pelayanan publik menurut Kemenpan,” ujar Petra. Terkait pemulihan ekonomi, Petra mencatat adanya risiko sosial-ekonomi pascabencana, seperti munculnya tengkulak di tengah masyarakat. Meski pemulihan ekonomi tidak secara langsung berada dalam mandat utama SKALA, pihaknya akan berkoordinasi dengan DFAT dan program SIAP SIAGA untuk melihat peluang dukungan lebih lanjut. Dalam upaya mitigasi dan analisis pascabencana, SKALA telah melakukan uji coba analisis di Aceh Tamiang dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data. Penggunaan platform Tilikan dan aplikasi SIGAP di tingkat gampong juga didorong sebagai sumber data lini depan. Selain itu, terdapat potensi kolaborasi dengan sektor akademis, di mana 210 mahasiswa STIS diharapkan dapat berkontribusi dalam pengumpulan data di lapangan untuk memperkuat akurasi intervensi pemerintah.

Cuaca Ekstrem Mengintai Laut Merauke, Panglima Koderal XI Turun ke Dermaga: Nyawa Lebih Mahal dari Tangkapan

KM Bintang Laut Tenggelam di Laut Arafuru

Seskab Teddy : di WEF Davos, Presiden akan sampaikan “Prabowonomics”, Konsep Pemikiran Ekonomi Presiden Prabowo dan Hasil Konkret 1 Tahun

Presiden Prabowo dan Raja Charles III Bahas Kerja Sama Pemulihan Ekosistem 57 Taman Nasional Indonesia

Dari Investasi hingga Pendidikan, Kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris Bawa Capaian Konkret

Peringati Isra’ Mi’raj 1447 H, Polres Kepulauan Selayar Teguhkan Iman dan Kepedulian Sosial Personel

BPBD Demak Tanamkan Edukasi Bencana Sejak Dini

Menkomdigi Dorong Keterampilan Inklusif Hadapi Dunia Kerja 2030

Menkomdigi: Integrasi Digital Kunci Daya Saing ASEAN di Tengah Persaingan Global

Wamenkomdigi Dorong Pemda Permudah Regulasi Infrastruktur Telekomunikasi